PENGARUH FAKTOR KEPRILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

(Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sula)

  • Burhan Zakaria Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Keywords: Keprilakuan Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dukungan Atasan

Abstract

Tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Dimana pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang disebarkan secara lansung kepada pegawai yang berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan atasan bernilai positif sebesar 3,603 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari a = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan tujuan bernilai positif sebesar 7,421 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari a = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif kejelasan tujuan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, pelatihan bernilai positif sebesar 1,056 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035 lebih besar dari a = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan tidak berpengaruh terhadap sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdiel Janitra, 2015. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Dppkad Subosukawonosraten). Skripsi; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ahmad Nur Solichin. 2015. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Skripsi; Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Adelia dan Supriadi. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (survey pada Pemda di Jawa Tengah)”. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Bastian Indra. 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Salemba Empat: Jakarta.

Bodnar, G.H dan William S., Hopwood. 2013. Accounting Information System. Prentice Hall International. 6th. Ed.

Chenhall, R.H. 2004. The Role of Cognitif and Affective Conflict in Early Implementation of Activity-Based Cost Management. Behavioral Reaserch in Accounting 16:

Dessler Garry. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Indonesia. Erlangga : Jakarta

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: UNDIP.

Halim, Abdul, 2012. Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keungan Daerah, Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat.

Hamid, Abdul, 2007. Panduan Penulisan Skipsi. FEIS UIN Press, Jakarta.

Hendriksen, M.C. dan B.M.F. Van.2005, Accounting Theory, Ed. New Jersey; Person Education, Inc.

Husein Umar. 2000. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Edisi 2. BPFE. Yogyakarta.


Ikhsan, Arfan dan M. Ishak. 2005. Akuntansi Keperilakuan. Salemba Empat: Jakarta.

Janiwarti. 2005. Akuntansi Keprilakuan. Jakarta: Salemba Empat.

Kayati. 2016. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Skripsi; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Laminja dan Azhar S., 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Aceh, Thesis. Universitas Sumatra Utara.

Latifah, Lyna dan Sabeni Arifin. 2007. Faktor Keperilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Jurnal SNA X: Universitas Diponegoro

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No.1, Hal 1-17.

Mranani, Muji dan Lestiorini Beti. 2011. Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Konflik Kognitif dan Konflik Afektif sebagi Intervening. Fokus Ekonomi (FE), Desember 2011, Hal.193 – 203 Vol.10,No.3

Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. Edisi Kedua. Yokyakarta: UPP STIM YKPN.

Nurlela dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Faktor keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah : Kerangka Standard dan Metode, Aksara Satu Surabaya.

Romney and Stenhart. 2006. Behavioral Model for Implementing Cost Management Sistem, Journal of Cost Management (Winter), 17:25

Robert, K. and Vijay. 2005. The Implementation stages of activity based costing and the impact of contextual and organizational faktors, Journal of Management Accounting Research 10

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

Sri Dewi Wahyundaru. 2001. Akuntansi Sektor Publik dalam Otonomi Daerah. Bandung. Suara Merdeka.

Thoha. 2010. Perilaku Organisasi. Jakarta : PT Indeks

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Published
2022-12-30
How to Cite
Zakaria, B. (2022). PENGARUH FAKTOR KEPRILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH. Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi (JUPEK), 4(1), 10 - 24. https://doi.org/10.5281/zenodo.7505217